Anggota DPRD DKI Jakarta mengungkapkan keprihatinan terhadap dugaan keterlibatan 165 anggota Satpol PP dalam judi online. Rani Mauliani, Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, menilai bahwa berbagai faktor bisa memicu seseorang terjerumus dalam judi, seperti tekanan ekonomi atau sekadar coba-coba. Ia mendorong Pemprov DKI untuk menyelidiki latar belakang kasus ini agar sanksi atau pembinaan yang tepat dapat diterapkan.
William Sarana Aditya, anggota DPRD dari F-PSI, juga menyarankan perlunya pembinaan bagi anggota Satpol PP yang terlibat judi online. Ia menekankan bahwa penutupan akses situs judi online merupakan tanggung jawab Kementerian Kominfo, sementara Pemprov DKI harus mengambil langkah untuk membina pegawai yang terlibat.
Dari laporan yang diterima, satu anggota Satpol PP diduga telah melakukan deposit judi online hingga Rp 194 juta dengan total transaksi sekitar Rp 2,3 miliar untuk seluruh anggota yang terlibat pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan besarnya dampak judi online di kalangan pegawai negeri.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengonfirmasi bahwa Inspektorat DKI telah mengirimkan surat kepada Satpol PP terkait dugaan ini. Surat tersebut bertujuan untuk pembinaan dan klarifikasi lebih lanjut mengenai keterlibatan anggota dalam judi online.